Manado, SPIRITSULUT – Pembangunan Terminal Tipe A Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), diduga bermasalah. Proyek dengan pagu anggaran lebih dari Rp 23 miliar, disebut tak sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak kerja
Pasalnya, kontrak pelaksanaan selama 300 hari kalender terhenti dan terindikasi mangkrak.
Proyek ini sendiri dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp 23.934.250.000 menjadi perhatian publik karena tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Diduga kuat proyek sarat korupsi ini juga ikut menyeret oknum Anggota DPRD Sulut berinisial BW.
APH dalam hal ini Polresta Manado diminta untuk mengungkapkan dugaan korupsi proyek 23 miliar peningkatan Terminal Malalayang Tipe A tersebut. Aktivis Anti Korupsi Jeffrey Sorongan mendesak Polda Sulut termasuk Polresta Manado segera ungkap dugaan korupsi anggaran 23 miliar untuk peningkatan Terminal Malalayang serta dugaan keterlbatan oknum anggota DPRD Sulut berinisial BW. “Sempat terkonfirmasi bahwa perusahan bukan milik BW, karena itu, kami minta Polda dan Polresta Manado segera ungkap ke publik dugaan korupsi tersebut,” ucap Sorongan.
Sementara Oknum anggota dewan Sulut BW pada Media ini dan beberapa media bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek itu. Bahkan perusahan itu bukan atas nama dirinya.
Berdasarkan data dan informasi, pekerjaan proyek ini dipercayakan kepada kontraktor pelaksana PT. Lubuk Indah dengan pengawasan oleh PT. Sulfana Karya Jaya, di bawah koordinasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, menurut Abraham Takumansang Pengawas Satuan Pengamanan Terminal Tipe A Malalayang di sebuah media online mengatakan, jika dugaan adanya penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan, harus dibuktikan dengan pemeriksaan yang lebih teliti agar tidak muncul asumsi.
Menurut Abraham, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail, mengingat saat ini masih dilakukan audit dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Proyek ini adalah proyek pemerintah, jadi semua pihak, baik LSM, wartawan, maupun masyarakat, dapat menyampaikan dugaan mereka secara terbuka,” kata Abraham.
Abraham menambahkan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, ia menekankan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan dengan data dan fakta yang jelas.
“Dengan adanya pemeriksaan dari PPK, kami berharap semua pertanyaan masyarakat terkait pembangunan terminal ini dapat terjawab. Tetapi untuk hasil pemeriksaan tersebut nanti dikoordinasikan langsung dengan pimpinan di Balai Pelayanan Transportasi Darat dan PPK,” ujarnya kembali.(61)
